Pemuda Murtigading Bangkit: Lawan Politik Uang dari RT hingga Parlemen
Murtigading, 31 Oktober 2025 — Dalam semangat memperingati Sumpah Pemuda ke-97, Tim Penggerak Kalurahan Anti Politik Uang (APU) Murtigading menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema “Pemuda Bergerak, Indonesia Bersatu” di Joglo Mbah Kranggan, Sanden. Kegiatan ini menjadi ajang refleksi sekaligus perlawanan terhadap praktik politik uang yang kian meresahkan.
Tim APU Murtigading menggandeng Karang Taruna sebagai mitra strategis dalam pendidikan politik. Kolaborasi ini bertujuan membangun kesadaran politik masyarakat, khususnya generasi muda, agar lebih kritis dan aktif dalam menjaga demokrasi yang sehat.
Bu Novi dari Kesbangpol turut hadir dan menyoroti minimnya pemahaman generasi Z terhadap lembaga Kesbangpol. Padahal, lembaga ini memiliki peran penting dalam membangun mental politik masyarakat melalui berbagai program pendidikan politik. Sayangnya, meski aktif berkegiatan, nama Kesbangpol masih asing di telinga anak muda.
APU Murtigading kini menjadi pionir gerakan antipolitik uang di tingkat kalurahan. Sudah 18 desa/kalurahan bergabung dalam gerakan ini, menyasar edukasi politik hingga tingkat RT. Ini menjadi bukti bahwa perubahan bisa dimulai dari akar rumput.
Diskusi juga menyoroti brutalnya Pemilu 2024. Delapan anggota DPRD Bantul gagal terpilih akibat praktik politik uang. Biaya kampanye yang semakin tinggi membuat banyak calon terpilih terjebak dalam upaya memulihkan modal, membuka celah bagi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Muh Hima El Muntaha dari KISP menegaskan bahwa pemuda harus menjadi garda terdepan dalam melawan politik uang. Ia mengkritisi partai politik yang mendapat anggaran pendidikan politik namun sering kali tidak menyentuh masyarakat.
Ironisnya, untuk menjadi anggota dewan saat ini dibutuhkan modal Rp2–3 miliar. Ini menjadi penghalang besar bagi calon yang berintegritas namun tidak memiliki kekuatan finansial. Sementara itu, pelaporan politik uang masih menghadapi kendala serius. Minimnya bukti dan prosedur panjang melalui Gakumdu membuat Bawaslu tak bisa langsung bertindak. Laporan pun sering kali berujung pada lempar tanggung jawab antar lembaga.
FGD ini menjadi momentum penting bagi pemuda Murtigading untuk menyatakan sikap: menolak politik uang, memperkuat pendidikan politik, dan menjaga demokrasi dari akar hingga pucuk. Pemuda bergerak, Indonesia bersatu bukan sekadar slogan — tapi panggilan untuk bertindak.
